Rakyat Today. ID_ Jakarta – Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Mayjen TNI (Purn) DR. Yussuf Solichien yang didampingi para pengurus DPN PKP telah melaksanakan anjangsana kepada para Ketua Umum Partai PDI Perjuangan dan Ketua Umum Partai Demokrat dan Partai PSI pada 26 Oktober 2021 lalu dan selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2021 dilanjutkan ketemu Ketua Umum Partai PBB.
Beberapa hal yang dibicarakan dengan para Ketua Umum Parpol terpisah diantaranya;
1.Indonesia adalah negara besar dan negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia dengan penduduknya yang besar dengan segala permasalahan yang tidak mungkin dapat di kelola oleh hanya satu Partai, dua Partai atau tiga Partai penguasa saja.
2..menghadapi persoalan bangsa yang sedemikian besar dan rumitnya tidak ada pilihan lain bagi kita bangsa Indonesia kecuali seluruh komponen bangsa, Partai politik organisasi masyarakat, civil society dan semua lapisan masyarakat harus bersatu padu bahu membahu seling mendukung dan gotong royong dalam membangun bangsa yang besar ini agar dicapai sasaran pembangunan nasional sesuai dengan remalan pricewater cooper bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor 5 di dunia pada tahun 2030 dan nomor 4 di dunia pada tahun 2050.
3.Oleh karena itu PKP mengajak seluruh Partai politik untuk tetap konsisten dalam perjuanganya menuju cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945 yaitu mewujudkan negara indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang berlandaskan pancasila dengan pemsrintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa iindonesia dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaiam abadi dan keadilan sosial.
4.Seluruh Jajaran PKP tetap komitmen yang kuat sebagai garda terdepan dan benteng pancasila UUD 1945,NKRI, Bhineka Tunggal Ika dari segala bentuk ancaman dis integrasi bangsa radikalisme dan terorisme serta intoleransi dan kelompok yang ingin mengubah Pancasila dengan Ideologi lainya.
5.Pandangan hidup PKP dalam kehidupan ber masyarakat berbangsa dan bernegara di bidang ideologi politik ekonomi sosial dan budaya serta pertahanan Keamanan sebagai bangsa berikut dibidang ideologi, bahwa hingga saat ini saudara-saudara kita yang anti pancasila masih berusaha dan berupaya ingin menggantikan ideologi pancasila dengan ideologi lainya, karena ini adalah tugas kita bersama untuk memperrahankanya dan PKP kami tegaskan akan berdiri di belakang pemerintah, TNI dan Polri dalam melakukan langkah persuasif dan bila perlu refreship sesuai koridor hukum yang ada sedangkan di bidmag Politik, dimana dengan adanya AMANDEMEN UUD 1945,PKP menghendaki adanya kaji ulang UUD 1945 termasuk kajian yang mendalam tentang GBHN dan Masa Jabatan Presiden, namun kami mengingatkan adanya Adigum, Power Tends to Corruption, Absolute Power Corrupt Absolutely, inilah yang menyenbabkan sikap politik PKP yang. Mendukung pernyataan Presiden Jokowi untuk menolak jabatan Presiden lebih dari dua kali.
Mengenai sistem politik sejak Reformasi 1998 hingga saat ini kita masih mencari -cari sistem politik dan sistem pemerintahan seperti apa yang cocok buat bangsa Indonesia, apakah sistem multi Partai seperti saat ini atau sistem dua Partai seperti Tiongkok yang juga tekha terbukti menjadikan mereka menjadi negara adidaya dan adikliasa pilihan -pilihan ini menjadi pekerjaan rumah kita semua.
Untuk musyawarah dan mufakat sistem politik apa yang cocok bagi bangsa indonesia.
Untuk politik luar negeri PKP tetap konsisten mendukung politik luar negeri yang bebas aktif, PKP juga mendukung pemerintah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina sesuai AMANAT konstitusi UUD 1945.
Seluruh jajaran PKP meminta agar pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional yang ber orientasi ke bidan maritim yang kuat, sejahtera dan berwibawa sebagai poros maritim dunia karena secara Geo-Politik, Geo-Strategi dan Geo-ekonomi indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan merupakan benua maritim yang sangat besar dengan potensi ekonomi maritim yang luar biasa besarnya dimana potensi ekonomi maritim indonesia LK, 1 (Satu) Triliyun USD atau setara dengan 14.000 Triliun Rupiah, sementara Apen kita hanya 2.000 Triliun Rupiah.
Berkat kesenjangan sosial seluruh jajaran PKP meminta agar Pemerintah melakukan intervensi agar mengatur dan mengendalikan distribusi kekayaan orang per orang seluruh warga negara indonesia agar lebih merata.
Di bidang sosial dan budaya PKP tetap mengawal meminta kepada pemerintah dan aparat hukum untuk terus memberantas korupsi dan kami usulkan para koruptor yang tidak mempunyai hati nurani tidak berprikemanusiaan dan sangat merugikan rakyat banyak terutama pada amas apandmei covid 19 dihukum TEMBAK hingga MATI.
Lalu Hukum masih tajam kebawah tumpul ke atas maka PKP meminta kepada pemerintah dan penegak hukum untuk melaksanakan aturan hukum secara tegas tanpa pandang bulu.
PKP meminta kapada pemerintah untuk tegas kelompok -kelompok masyarakat yang intoleran dan diskriminatif lalu meminta konsisten dan sepenuhnya melindungi meningkatkan kesejahteraan memberikan pendidikan layanan kesehatan dan perumahan terutama bagi rakyat miskin di seluruh indonesia sesuia dengan amanat Konstitusi UUD 1945.
Di bidang pertahanan PKP meminta pemrintah tegas kepada kelompok rakyat yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa karena laut dan udara masih sangat rawan sedangkan untuk natuna diperlukan kekuatan dan kehadiran militer yang kuat, oleh karen a itu PKP meminta pemerintah perkuat pertahanan di laut dan udara yaitu dengan membangun alutsista dan alsus polri sebaiknya, karena apabila hal itu dilakukan maka akan banyak menyerap tenaga kerja dalam negeri dan akan mendatangkan pendapatan negara dari pajak dan mendorong perekonomian daerah di lokasi industri pertahanan tersebut(Trickle down Effects) (Ni Nyoman Sri Ardani/PP)
