Rakyat Today_ Bogor,Jabar – Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berlokasi di Kampung Curug Emas Desa Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dengan nilai kontrak Pagu Rp. 1.638.563.000.00 yang dikerjakan oleh CV. Putra Cipta Mandiri dengan Konsultan PT.Duta Bhuana Jaya yang diambil dari APBD tahun Anggaran Tahun 2021 dengan waktu pelaksanaan 75 hari kelender kerja berubah status dan TPT menjadi Kerjaan Pasangan Bronjong.
Hal ini membuat warga setempat dan berbagai LSM sangat kecewa, karena warga setempat dan LSM yang ketahui bahwa awalnya proyek ini melaksanakan pekerjaan memakai pasangan dari semen yang memakai besi galvanis sesuai gambar yang ada dilokasi proyek, namun saat dilaksanakan malah yang di kerjakan pemasangan batu bronjong.
Hasil pantuan awak media dilapangan bahwa melihat gambar proyek yang ada di bedeng terlihat tidak ada pekerjaan bronjong, melainkan hanya pasangan batu dengan memakai pasangan batu tiga tangga, dimana jarak setiap tangga rata-rata berjarak 150 hingga 250 Cm sesuai dengan gambar yang ada dan memakai besi Galvanis sepanjang 2 meter,namun fakta di lapangan yang terlihat di kerjakan berubah menjadi pasangan bronjong.
Menurut mandor pelaksana yang akrab dipanggil kang Haji mengatakan bahwa pelaksana pada dasarnya tidak setuju ada perubahan TPT jadi pasang bronjong, tetapi sewaktu kami bekerja menggali awal, lokasi yang mau di kerjakan langsung longsor , sehingga terjadilah perubahan jadi pasang bronjong.
Disisi lain Ketua Umum LSM Perkasa. Yadi mengatakan ke awak media bahwa tidak segampang itu Dinas PUPR Kabupaten Bogor membuat perubahan pekerjaan dari TPT jadi Bronjong apalagi belum di Contract Change Order (CCO), tetapi Dinas PUPR harusnya memangil rapat genting kepada Dinas terkait seperti Bapeda, Inspektorat dan Bangggar DPRD jika ada pekerjaan yang beralih Spek dari yang sudah direncanakan secara matang melalaui Musrenbang sebelumya.
Namun jika memang bila benar terjadi longsor, justru itu adalah pekerjaan dari petugas bencana alam.
Saat hal ini di konfirmasi awak media ini di Dinas PUPR Kabupaten Bogor melalui Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) tersebut, Robi lewat WA tidak mau memberikan jawaban dan terlihat tidak respon dan tidak perduli, sementara yang mereka gunakan adalah dari uang rakyat yang notabene harus siap di awasi dan di pertanggungjawabkan kepada rakyat. (Tim)
