Rakyat Today.Id _ Merauke – Sulit memperoleh Bahan Bakar Minyak ( BBM ) terus berkepanjangan. Antrian panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terus terlihat hingga memadati jalan raya baik di sepanjang jalan Parako maupun jalan Ahmda Yani. Mulai dari pagi hari sampai malam hari tak pernah putus antrian kendaraan. Pemerintah dalam hal ini di harapkan bisa membentuk tim bersama unsur muspida lainnya dalam menyelesaikan urusan kesulitan bahan bakar minyak yang terjadi di Merauke saat ini. Kesulitan yang terjadi mulai tahun 2020 di nilai tidak pernah di respon oleh pemerintah.
Ketua Asosiasi Perkumpulan Sopir Truk Merauke, Dominikus Buliba Gebze mengatakan pemerintah harus fokus apalagi Merauke diperkirakan tiga atau empat bulan ke depan aktifitas akan meningkat sebagai ibukota Provinsi Papua Selatan. Sehingga, persoalan ini harus ada perhatian serius.
“Harapan kita selaku masyarakat juga agar penegak hukum bersama unsur muspida lainnya harus ada kerjasama yang baik untuk selesaikan persoalan ini. Apalagi kita ini sudah jadi provinsi,” ucap Domin kepada wartawan, kemarin.
Menurut Domin, Pemandangan yang terjadi saat ini seperti ayam kehilangan induk, seharusnya pemerintah harus melihat dan mengambil langkah-langkah. Pemerintah lewat tim yang dibentuk harus mengecek kuota BBM untuk Kabupaten Merauke. Apakah kuota yang ada sudah bisa memenuhi kebutuhan dengan pertambahan penduduk maupun kenderaan, baik sepeda motor, mobil pribadi hingga truk pegangkut barang. Bilai dinilai kurang, bisa diusulkan untuk penambahan lagi ke pihak Pertamina.
Melihat antrian yang terjadi, pasti ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan. Maka itu, pemerintah perlu membuat tim untuk mengumpulkan data, kuota itu apakah sudah cocok atau belum.
“Perlunya kerjasama untuk mendorong. Suka tidak suka, mau tidak mau, pemerintah harus lakukan itu. Ketika tim dibentuk, pasti yang ‘bermain’ akan terbongkar,” ucapnya.
Selain itu, kelangkaan BBM di Merauke di duga ada oknum yang bermian, harusnya pihak keamanan sebagai penegak hukum bisa mengambil langkah untuk membokar siapa saja yang bermain di belakang kelangkaan BBM.
Di tambahkan, Polisi harus mulai mengecek kuata BBM hingga pengusaha BBM terkait pendistribusian BBM bersubsidi dan harga jual eceran apakah sudah sesuai dan harus tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak mendapatkannya.( AR )
