Rakyat Today.ID_ Aceh – Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berharap pemerintah mempercepat proses pembangunan SDM dan infrastruktur di provinsi paling barat di Indonesia ini. Aspirasi ini disampaikan dalam forum terbuka ‘KSP mendengar’ yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Minggu (24/10) di Banda Aceh.
Dalam forum yang dihadiri oleh pimpinan Ormas, LSM, OKP, dan unsur lembaga sipil ini, KSP menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat Aceh.
“Saya berterimakasih atas masukan yang telah disampaikan. Namun, karena KSP tidak bisa mengeksekusi langsung setiap masalah yang tadi disampaikan, maka akan kami koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Rumadi Ahmad.
Selama ini, lanjut Rumadi, Pemerintah pusat telah banyak memberikan perhatian untuk pembangunan Aceh. Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur sampai pemberian dana Otsus Aceh tetap konsisten dilakukan setiap tahun.
Namun, Ia tidak memungkiri bahwa serapan anggaran COVID-19 dan APBD Aceh masih terhitung lambat. Rumadi pun menghimbau agar Pemda menghitung dengan cermat penyerapan anggaran sesuai dengan pedoman dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Apabila ada persoalan yang berkaitan dengan dasar hukum, maka Pemda perlu merumuskan bersama. Pak Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan agar pemerintah membuat regulasi yang efektif dan efisien,” pungkas Rumadi.
Mutuah, salah satu peserta KSP Mendengar yang merupakan aktivis mahasiswa Universitas Serambi Mekkah, menuturkan bahwa masyarakat tidak pernah tahu fungsi dan penggunaan dana Otsus Aceh oleh Pemda.
“Oleh karena itu, kami minta kepada pemerintah pusat agar penggunaan dana Otsus dievaluasi, sehingga dana ini bisa tepat sasaran,” kata Mutuah.
Sementara itu, KSP aktif menggelar forum KSP mendengar di berbagai daerah di Indonesia untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat. Selain persoalan otonomi khusus Aceh dan pembangunan, forum KSP mendengar juga membahas seputar pendidikan, investasi, lingkungan, ekspor, impor, konflik agraria, UMKM, dan lain sebagainya.(Tim)
