RAKYAT TODAY.ID_ DEPOK — Warga Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Atet Handiyana Sihombing menyampaikan pernyataan terkait layanan Biskita Trans Depok dalam momen Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026.
Ia menilai layanan Biskita Trans Depok dianggap terlalu membebani atau pemborosan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Sebab layanan transportasi tersebut hanya dipergunakan oleh warga Depok yang bekerja di Jakarta.
“Mungkin tidak ada itu warga kelas menengah ke bawah yang menggunakan layanan Biskita. Rata-rata menengah ke atas yang kerja dan membayar pajak penghasilan ke Jakarta,” kata Handiyana kepada wartawan, Kamis (24/9/2026).
Handiyana yang juga merupakan seorang pengusaha merasa janggal mengenai proses pengadaan proyek maintenance pada layanan transportasi Biskita.
Berdasarkan informasi yang diterima, Handiyana menjelaskan, pengadaan barang dan jasa proyek layanan Biskita Trans Depok mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi. Dimana, dengan nilai proyek sekitar 19 miliar itu dilangsungkan dengan metode penunjukan langsung (PL).
“Masih mengambang apakah boleh proyek senilai belasan miliar di daerah tingkat II boleh dengan penunjukan langsung. Kalau emang tidak, tentu itu pelanggaran yang jelas ada unsur muatan terselubung,” imbuhnya.
Dengan petugas Biskita yang hanya kurang dari 60 orang, Handiyana menilai 19 miliar yang digelontorkan APBD Depok melalui proses penunjukan langsung atau PL, potensi dan aroma manipulasi terdengar sangat kental.
“Jika dibantah dengan pembelian aplikasi yang dimaksud oleh Kabid Angkutan di Dishub Depok, rasanya kelebihan biaya itu masih sangat besar, terlebih ada keterangan yang menyebut akan dikembalikan jika berlebihan, itu aneh,” ujarnya.
Dia kemudian memberikan saran agar Biskita Trans Depok tak membebani APBD, maka perlu dibuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Mungkin bisa dengan dibuatkan BUMD khusus angkutan umum, itu malah jelas menguntungkan,” tandasnya.
Sebagai informasi, program layanan Biskita Trans Depok merupakan program kolaborasi antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Pemkot Depok, dimana pada program itu Kemenhub menghibahkan 15 armada bus beserta halte.
Plt Kadishub Depok Aan Syurahman merupakan pejabat yang mengusulkan proyek maintenance serta beberapa unsur lainnya sebagai sarana pelengkap operasional seperti gaji petugas dan perawatan bus.
Ketika dikonfirmasi, Aan Syurahman hanya meminta agar meminta keterangan kepada Kabid Angkutan. “Mangga ke Kabid Angkutan aja langsung, silakan ke bidang ya,” bilangnya.(js)
